Ebrita.com – Publik Aceh Utara kembali diguncang kabar panas. Dugaan muncul bahwa sejumlah oknum anggota DPRK Aceh Utara mengambil bantuan banjir di posko utama Pendopo Bupati tanpa prosedur resmi, dan membagikannya ke daerah pemilihan masing-masing.
Pengambilan Bantuan Tanpa Koordinasi
Sumber internal Pemkab menyebutkan, oknum dari beberapa fraksi, baik partai nasional maupun lokal, datang ke posko menggunakan kendaraan besar seperti double cabin dan truk, seolah posko penyaluran menjadi milik pribadi. Aksi ini berlangsung terbuka dan tanpa koordinasi dengan aparat penanggulangan bencana.
Bantuan Salah Sasaran
Yang mengejutkan, beberapa wilayah yang tidak terdampak banjir, seperti Simpang KKA Dewantara, justru menerima bantuan. Sementara lokasi terdampak parah seperti Langkahan disebut belum tersentuh. Ada juga laporan bahwa individu tertentu mengambil bantuan langsung dari kapal di Pelabuhan Krueng Geukuh, yang dikhawatirkan mengacaukan distribusi bantuan di wilayah kritis.
Publik Desak Penegakan Hukum
Di tengah kebutuhan warga akan pangan, air bersih, dan obat-obatan, dugaan penyalahgunaan ini memicu kemarahan. Aparat keamanan dan lembaga pengawas diharapkan memperketat distribusi dan menindak oknum yang terbukti menyimpang dari prosedur. Pemantauan lebih intensif dari pemerintah Aceh dianggap penting agar politisasi bantuan bencana tidak menimbulkan ketidakadilan bagi warga terdampak.
Redaksi menegaskan, seluruh informasi di atas masih bersifat dugaan berdasarkan keterangan sumber, dan menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait.(tim)
