Batang Hari – Organisasi mahasiswa yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kritis dan independensi ini dinilai telah mengalami kemunduran demokrasi serta hilangnya transparansi di bawah kepemimpinan Ketua Umum ADE IRAWAN.
Kondisi tersebut memicu gelombang protes keras dari internal organisasi. Ketua Umum Himbari tak hanya diterpa isu cacat moral, tetapi juga terbukti mengalami cacat administrasi yang mendasar, hingga memicu sorotan tajam terkait hilangnya taring independensi Himbari.(21/9/26)
Cacat Administrasi
Ketua Umum Bukan Lagi Mahasiswa
Sorotan utama pada persoalan “cacat administrasi” tertuju pada status Ketua Umum di perguruan tinggi. Diketahui, sang Ketua Umum saat ini sudah tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa aktif.
Hal ini jelas melanggar kaidah dasar dan syarat mutlak kepemimpinan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Himbari, di mana pimpinan tertinggi wajib merupakan mahasiswa aktif. Bertahannya Ketua Umum yang sudah lulus/nonaktif ini dinilai sebagai bentuk pemaksaan kehendak dan pencederaan terhadap tata kelola administrasi organisasi.
Independensi Tergadaikan
Himbari seakan Berada Di Bawah “Ketiak Pemda”
Tak berhenti pada krisis administrasi dan etika moral, Dibawah kepemimpinan Ade Irawan, marwah Himbari sebagai organisasi daerah yang independen kini berada di titik terendah. Himbari yang dulunya dikenal kritis sebagai mitra kontrol pemerintah, saat ini dinilai telah tunduk dan bertekuk lutut di bawah intervensi kekuasaan Pemerintah Daerah (pemda)
Sikap apatis dan kompromistis pengurus terhadap kebijakan Pemda memicu tudingan bahwa Himbari telah berada di bawah ketiak “kekuasaan”. Nilai-nilai independensi gerakan mahasiswa yang seharusnya dibela kini berganti menjadi alat legitimasi kepentingan politik tertentu.
Demokrasi Mati, Transparansi Nihil
Kombinasi antara status kepemimpinan yang ilegal secara administrasi, cacat moral dalam berorganisasi, serta gumpalan intervensi luar telah mematikan iklim demokrasi di tubuh Himbari. Transparansi tata kelola, transparansi anggaran, hingga mekanisme pengambilan keputusan tidak lagi berjalan secara terbuka.
Dimana sekretariat yang baru saja di beli tidak ada transparansi sama sekali kepada seluruh pengurus Himbari. Dan juga kabar nya sertifikat sekretariat Himbari atas nama Ade Irawan Sudah di serahkan kepada Sekda Batang Hari.
Pengurus Mendesak Pembenahan Total
Melihat kondisi Himbari yang kian melenceng dari khittah perjuangannya, segenap pengurus wilayah Himbari dan kader Batang Hari mendesak agar segera dilakukan perbaikan organisasi secara total. Mereka menuntut pertanggungjawaban Ketua Umum dan mendesak penyelenggaraan forum resmi untuk mengembalikan Himbari sebagai wadah mahasiswa yang independen, kritis, dan berintegritas serta menuntut ketua umum agar segera mengundurkan diri.
