Ebrita.com – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mitigasi kekeringan lahan pertanian yang diselenggarakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (20/4/2026). Kehadiran orang nomor satu di Sungai Penuh ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kekeringan ekstrem yang diprediksi terjadi pada tahun 2026.
Rakornas tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait ancaman kekeringan yang berpotensi berdampak luas terhadap sektor pertanian nasional. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat mengingat sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan di tengah tekanan perubahan iklim.
Dalam forum tersebut, Wako Alfin bersama kepala daerah lainnya membahas berbagai langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Fokus utama diarahkan pada penguatan infrastruktur pertanian, khususnya optimalisasi jaringan irigasi, penyediaan sumber air alternatif, serta penyusunan program prioritas berbasis kebutuhan daerah.
Optimalisasi irigasi dinilai menjadi langkah mendesak guna memastikan distribusi air tetap berjalan efektif saat musim kemarau. Selain itu, pengembangan sumber air alternatif seperti embung dan sumur bor juga menjadi solusi strategis untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Wako Alfin menegaskan, Pemerintah Kota Sungai Penuh siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan langkah-langkah mitigasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi pertanian di daerah.
“Pemerintah Kota Sungai Penuh siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mitigasi kekeringan agar hasil pertanian tetap terjaga,” tegas Alfin.
Partisipasi aktif dalam Rakornas ini juga mencerminkan keseriusan Pemkot Sungai Penuh dalam melindungi sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian masyarakat. Dengan langkah antisipatif yang terencana, diharapkan dampak kekeringan dapat diminimalisir tanpa mengganggu produktivitas petani.
Rakornas ini sekaligus menjadi momentum penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Melalui sinergi yang terbangun, diharapkan berbagai program mitigasi dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah ancaman kekeringan yang kian nyata.(tim)
