JAMBI – Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, menegaskan Pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen dalam upaya mensejahterakan masyarakat Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Sani pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan Agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2021, bertempat di Ruang Rapat Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (01/04/2022). Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto.
Sani mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kritikan, pertanyaan, tanggapan, dan saran yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi sebagai perbaikan untuk lebih meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jambi.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Berkarya terkait Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang semakin tinggi diikuti juga dengan penurunan tingkat kemiskinan. Pada prinsipnya kami sependapat dengan pendapat Fraksi PPP Berkarya, karena salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah juga diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. “Kami menjelaskan pada tahun 2021 yang lalu, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi meningkat dari minus 0,46 % menjadi 3,66 % dan angka pertumbuhan ini berada diatas pertumbuhan nasional,” ujar Sani.
“Terkait dengan indikator pembangunan yang belum diuraikan secara rinci, kami mengucapkan terima kasih atas koreksi tersebut. Namun, apa yang menjadi saran dari fraksi pada dasarnya telah termuat pada pada BAB III LKPj Tahun 2021, dimana IKU tersebut tersebar di beberapa Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, tanggapan ini sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Nasdem Hanura,” lanjut Sani.
Sani mengungkapkan, terkait efektivitas pemanfaatan dana penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Dinas Kesehatan, anggaran tersebut pada dasarnya mengarah pada beberapa kegiatan strategis yang antara lain adalah melaksanakan testing, tracing dan treatment yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, biaya perawatan pasien, operasional penyelenggaraan baik untuk tenaga kesehatan maupun pemulasaran jenazah, dimana Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebagai leading sector.
Terkait dengan pertanyaan fraksi PPPBerkarya tentang langkah atau upaya strategis untuk mengintegrasikan masyarakat tidak mampu kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan sosialisasi terhadap pengelola jaminan Kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Jambi dan melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral secara periodik melaksanakan dukungan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang dirujuk ke Rumah Sakit Pemerintah.
Terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi yang mencapai 71,63 % sementara pada sisi lain terdapat indikator lain yang masih rendah baik menyangkut sarana prasarana dan lain-lain. “Kami menjelaskan, angka IPM tersebut merupakan hasil dari penghitungan komponen IPM yang tidak hanya meliputi bidang pendidikan saja, akan tetapi juga terdiri dari komponen bidang kesehatan, dan tingkat pendapatan, sehingga indikator terkait dengan sarana prasarana gedung sekolah yang masih terbatas merupakan bagian dari komponen penghitungan IPM, tanggapan ini sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golkar,” ungkap Sani.
“Kami sangat mengapresiasi Fraksi Partai Gerindra yang telah mengingatkan untuk memprioritaskan program pro rakyat dan tetap berupaya untuk melaksanakan janji politik sesuai dengan regulasi yang ada, dan sesungguhnya kita juga menginginkan dalam meningkatkan kemajuan Provinsi Jambi dapat terwujud, dengan kerja sama dan kerja sinergis semua pemangku kepentingan, termasuk dukungan yang baik dari legislatif,” tutup Sani. (Adv/Yor)
