SUNGAI PENUH – Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelayang Raya tak henti-henti menuai sorotan. Kali ini, hasil Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) hingga Tanah Kas Desa (TKD) yang dipertanyakan.
Dari informasi yang dihimpun, Kades Pelayang Raya, Supriadi, sejak mulai menjabat membuat Bumdes Pelayang Raya dalam bentuk kegiatan simpan pinjam.
Namun, hingga saat ini tak jelas perkembangan dan bagaimana hasilnya. Padahal, Bumdes seyogyanya menjadi PAD bagi desa.
“Info yang didapat, Bumdes sudah diminta dihentikan oleh BPD, karena tidak ada laporan perkembangannya,” ungkap Firman, aktivis Sungai Penuh. Selasa (17/6/2025).
Sumber lain dari tokoh masyarakat, menyebutkan bahwa Desa Pelayang Raya juga memiliki organ tunggal dan molen untuk disewakan. Namun, hingga saat ini juga tidak jelas hasil sewanya seperti apa.
“Ini hasil sewanya dikemanakan selama 4 tahun Supriadi menjabat sebagai kades. Juga ada Tanah Kas Desa yang rutin diolah tiap tahun, bagaimana hasilnya juga tidak jelas,” ungkap tokoh masyarakat Kota Sungai Penuh yang meminta tidak ditulis namanya.
Dia menambahkan, pengelolaan Dana Desa dan sejumlah kegiatan yang menghasilkan PAD perlu dilakukan audit investigasi. Karena audit yang dilakukan inspektorat belum diyakini benar-benar valid.
“Ini harus diaudit investigasi lapangan, agar jelas dan transparan. Masyarakat Pelayang Raya wajib tahu pengelolaan dana desa untuk apa dan sebesar apa dianggarkan, begitupun dengan Bumdes dan TKD,” ungkapnya. (*)
