eBrita.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejatinya hadir sebagai terobosan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, di balik niat baik itu, muncul cerita lain yang menyentuh hati.
Seorang guru dari Rambah, Provinsi Riau, bernama Andrimar, S.Pd., M.Pd., CPS, menyampaikan langsung curhatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Melalui unggahan yang viral di media sosial, ia mengaku harus membagikan jatah makan bergizi untuk siswa tanpa mendapat bayaran. Ironisnya, jika wadah atau rantang hilang, para guru justru diwajibkan mengganti dengan uang pribadi.
“Kami diberi tugas membagikan MBG tanpa dibayar. Tapi ketika rantang hilang, kami wajib mengganti,” ungkap Andrimar dalam video yang ramai beredar.
Keluhan ini memicu simpati sekaligus kritik dari warganet. Banyak yang menilai, beban kerja tambahan seperti ini seharusnya tidak dibebankan kepada guru, yang tugas utamanya adalah mendidik.
Program MBG memang disambut baik karena menyasar aspek kesehatan dan konsentrasi belajar anak. Namun, praktik di lapangan sering kali menimbulkan masalah baru. Guru kerap diposisikan sebagai pelaksana teknis tanpa dukungan anggaran memadai. Bahkan, organisasi pendidikan seperti Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sudah menyoroti bahwa anggaran MBG jangan sampai mengorbankan kesejahteraan tenaga pendidik.
Fenomena ini menjadi gambaran nyata bahwa antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah masih terdapat celah besar. Apa yang di atas terdengar mulia, namun di lapangan para guru justru menanggung beban ganda.
Curhatan Andrimar pun menjadi alarm agar pemerintah memperhatikan sisi teknis program MBG secara lebih rinci. Guru bukan sekadar tenaga tambahan yang bisa ditugaskan untuk segala hal, tetapi sosok utama dalam mencetak masa depan bangsa. Bila kesejahteraan dan kenyamanan kerja mereka diabaikan, maka cita-cita besar untuk memperkuat kualitas pendidikan bisa terhambat.
Program MBG tetap layak diapresiasi, tetapi kisah nyata dari para guru harus menjadi bahan evaluasi serius. Jangan sampai program yang dimaksudkan untuk menyehatkan anak-anak, justru menghadirkan ketidakadilan bagi pendidik di garis depan.(Tim)
