JAKARTA – Gelombang protes dari daerah menguat. Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia kompak mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta Pusat, Selasa (7/10), untuk menyampaikan keberatan keras atas pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dinilai memberatkan.
Para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu datang langsung menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna meminta pemerintah pusat mengembalikan besaran dana TKD seperti semula.
Nama-nama besar seperti Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda turut hadir menyampaikan keluhan.
Anggaran Daerah Dipotong, Gaji ASN Terancam
Gubernur Aceh Mualem mengungkapkan daerahnya mengalami pemotongan hingga 25 persen, angka yang sangat membebani keuangan daerah.
“Kami mengusulkan supaya anggaran tidak dipotong. Beban di provinsi masing-masing sudah sangat berat,” ujarnya selepas bertemu Menkeu.
Senada, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pemangkasan TKD telah mengganggu operasional pemerintahan daerah. Bahkan, ia khawatir pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) akan terhambat jika kondisi ini terus dibiarkan.
“Kalau TKD tidak dikembalikan, kami minta gaji pegawai ditanggung pusat. Karena ini menyangkut kelangsungan pelayanan publik,” tegas Mahyeldi.
Pemotongan TKD dalam APBN 2026 memang mencolok. Pemerintah awalnya hanya mengalokasikan Rp650 triliun, turun drastis 29 persen dari Rp919 triliun tahun ini.
Dampaknya, banyak daerah terpaksa menaikkan pajak daerah secara besar-besaran. Menkeu Purbaya kemudian menambah sedikit alokasi menjadi Rp693 triliun, namun tetap jauh dari kebutuhan ideal.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menilai pemangkasan ini sangat berat, apalagi dengan beban gaji PPPK dan janji pembangunan infrastruktur.
“Dengan pemotongan rata-rata 20-30 persen di provinsi dan bahkan mencapai 70 persen di kabupaten, sangat berat bagi kami untuk membangun jalan dan jembatan,” ungkapnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memahami keluhan para gubernur. Namun, ia menegaskan pemerintah belum bisa mengabulkan permintaan tersebut saat ini karena kondisi ekonomi yang melambat.
“Permintaan agar pemerintah pusat menanggung seluruh gaji pegawai itu wajar. Tapi kita harus melihat kemampuan APBN. Kalau diminta sekarang, saya belum bisa,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan menambah anggaran TKD jika kondisi ekonomi membaik dan pendapatan negara meningkat. Ia juga berpesan agar pemerintah daerah memperbaiki tata kelola anggaran agar kepercayaan pusat meningkat.
“Kalau dari dulu anggarannya digunakan dengan baik dan tidak bocor, desentralisasi bisa tetap jalan. Tapi citra pemda selama ini kurang bagus,” sindirnya.
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris menyebut pertemuan ini penting untuk menyampaikan langsung keresahan daerah. Ia mengapresiasi respons Purbaya yang membuka ruang evaluasi.
“Pak Menteri sangat responsif. Beliau berjanji akan mengevaluasi TKD di 2026 meskipun APBN sudah disahkan,” kata Al Haris.
Berikut daftar gubernur yang hadir dalam audiensi dengan Menkeu:
1. Jambi
2. Kalimantan Timur
3. Kalimantan Utara
4. Bangka Belitung
5. Banten
6. Kepulauan Riau
7. Jawa Tengah
8. Sulawesi Tengah
9. Maluku Utara
10. Sumatera Barat
11. DI Yogyakarta
12. Papua Pegunungan
13. Bengkulu
14. Aceh
15. Sumatera Utara
16. Lampung
17. Sulawesi Selatan
18. Nusa Tenggara Barat (NTB)
Protes masif dari 18 gubernur ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah pusat tentang dampak pemangkasan dana ke daerah. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, layanan publik, gaji ASN, hingga pembangunan infrastruktur terancam mandek.
Kini, semua mata tertuju pada langkah Purbaya selanjutnya: apakah pemerintah pusat akan mengalah demi kepentingan daerah, atau tetap menahan keran anggaran demi stabilitas APBN. (*)
