KERINCI – Dugaan adanya pungutan liar (pungli) dalam proses pencairan anggaran di DPPKAD Kerinci, kembali membuka babak baru akan dugaan bobroknya pelayanan di DPPKAD Kerinci yang selama ini menjadi penyakit menahun yang ditahan oleh Kades hingga Bendaharawan SKPD Kerinci.
Bahkan, sejumlah kades dan Bendaharawan mengaku sering dipersulit dalam pengurusan proses pencairan anggaran Dana Desa dan anggaran SKPD di DPPKAD Kabupaten Kerinci.
“Itu sering terjadi, kita kasian dengan teman-teman yang desanya jauh dari Kantor Bupati Kerinci yang harus bolak balik hingga sore mengurus pencairan dana di DPPKAD Kerinci,” ungkap salah seorang kades.
Dikatakannya, Berbagai alasan dilontarkan DPPKAD Kerinci kepada para kades, seperti menyebutkan persyaratan belum lengkap dan sebagainya. Kondisi inilah yang seringkali membuat realisasi dana desa sering terhambat karenanya.
“Makanya sering kita lihat kades sibuk kerja diakhir tahun, itu bukan disengaja. Tapi memang anggaran lambat turun, beda dengan kades yang ada orang dalam dan mau mengikuti segala aturan yang dibuat maka akan dengan mudah pencairan,” sindirnya.
Tidak hanya para kades, sejumlah Bendaharawan SKPD Kerinci juga mengeluhkan kondisi yang sama, namun para Bendaharawan SKPD tidak bisa berbuat banyak, apalagi protes. Lantaran, takut urusannya makin sulit.
“Sering sekali proses pencairan anggaran kita terlambat, sampai-sampai kita mesti bolak balik ke DPPKAD Kerinci. Ada-ada saja kesalahannya, kita tidak berani protes karena terima atau tidak terima DPPKAD Kerinci merupakan juru kunci dari Pemkab Kerinci,” sebutnya.
Bahkan para kades dan Bendahara SKPD mengaku dimintai uang mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu untuk satu kali pengurusan pencairan Dana Desa dan Anggaran SKPD. “Kalau tidak diberi uang, kita takut pengurusan dihambat,” ujar salah seorang pengurus desa di Kerinci. (Yor)
