eBrita.com – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pangan nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa cadangan beras nasional saat ini mencapai sekitar 4 juta ton. Jumlah tersebut dinilai sebagai capaian besar yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga harga tetap stabil tanpa harus melakukan impor beras.
Lonjakan stok ini tak lepas dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan pemerintah sejak awal 2025. Program tersebut terbukti efektif menekan harga beras di berbagai daerah. Menurut Amran, harga beras kini sudah mulai turun di sedikitnya 13 provinsi, dan diperkirakan akan merambah hingga 15 provinsi dalam waktu dekat.
“Melalui SPHP, kita bisa menyalurkan sekitar 6.000 ton beras per hari. Bahkan targetnya akan naik menjadi 7.000 hingga 10.000 ton per hari. Dengan langkah ini, harga beras perlahan terkendali dan stok terjamin,” kata Amran.
Tak hanya mengamankan pasokan, program SPHP juga menyentuh hulu sektor pertanian. Penyerapan gabah petani meningkat signifikan, dari sebelumnya 3.000 ton per hari kini tembus hingga 6.000 ton per hari. Kondisi ini membuat petani lebih tenang karena hasil panen mereka terserap dengan harga yang layak.
Pemerintah memastikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah tetap dijaga minimal Rp6.500 per kilogram. Skema ini menjadi jaminan agar petani tidak dirugikan meski pemerintah menjalankan operasi pasar untuk menekan harga beras di tingkat konsumen.
“Kami ingin harga beras di pasar bisa turun, tapi kesejahteraan petani juga harus terjaga. Karena itu, penyerapan gabah tetap berjalan dengan HPP yang jelas,” ujar Amran.
Capaian stok 4 juta ton ini disebut-sebut sebagai yang tertinggi dalam lebih dari setengah abad terakhir. Sebagai perbandingan, stok beras nasional pada periode 2023–2024 sempat berada di kisaran 1 juta ton. Kondisi tersebut membuat Indonesia kala itu terpaksa mengimpor hingga 7 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Tahun ini, cerita berbeda terukir. Dengan stok melimpah, Indonesia tidak perlu membuka keran impor. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri, terlebih di tengah situasi global yang tidak menentu dan harga beras di negara maju justru melonjak tajam.
“Di Jepang, harga beras bahkan naik hingga 90 persen. Sementara Indonesia bisa menjaga kestabilan berkat stok yang kuat. Ini momentum penting yang membuktikan kemandirian pangan kita,” tegas Amran.
Distribusi beras SPHP berjalan masif sejak pertengahan tahun. Data Kementan mencatat, hingga Agustus ini distribusi sudah mencapai puluhan ribu ton. Pemerintah menargetkan total 1,3 juta ton beras SPHP bisa digelontorkan ke pasar hingga akhir 2025.
Operasi pasar ini dilakukan secara lintas instansi, melibatkan Bulog, TNI, hingga Polri. Bahkan, kini tersedia aplikasi “klik SPHP” yang memungkinkan masyarakat dan pengawas memantau distribusi agar lebih transparan.
Harga beras SPHP juga dijaga tetap terjangkau. Di beberapa daerah, harga eceran sudah berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp12.500 per kilogram. Sementara harga rata-rata nasional berada di kisaran Rp12.577 per kilogram.
Meski demikian, harga beras medium dan premium di sejumlah wilayah masih lebih tinggi dari HET. Namun tren penurunan sudah terlihat, dan pemerintah optimistis distribusi beras SPHP yang terus ditingkatkan akan mempercepat penyesuaian harga di pasar.
Keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen menjadi kunci utama kebijakan ini. Pemerintah tidak ingin menekan harga terlalu rendah sehingga merugikan petani. Di sisi lain, konsumen juga harus bisa memperoleh beras dengan harga yang wajar.
Pendekatan ini diakui berbagai pihak sebagai langkah strategis. Dengan stok yang melimpah dan distribusi yang terkendali, masyarakat bisa lebih tenang menghadapi kebutuhan pangan harian.
“Stabilisasi pangan ini bukan sekadar soal harga, tapi juga soal rasa aman masyarakat. Saat stok terjamin, tidak ada lagi kepanikan, dan ekonomi nasional pun ikut terdorong,” jelas Amran.
Pemerintah optimistis kondisi surplus beras ini akan bertahan hingga akhir tahun. Bahkan, proyeksi menunjukkan neraca beras nasional akan mencatatkan surplus hingga lebih dari 9 juta ton.
Dengan cadangan sebesar itu, Indonesia diprediksi mampu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga global, hingga kebutuhan menjelang periode liburan akhir tahun yang biasanya memicu lonjakan konsumsi.
“Kalau stoknya aman, kita bisa lebih fokus meningkatkan produktivitas dan kualitas beras ke depan. Bukan tidak mungkin, Indonesia kembali jadi eksportir beras di masa mendatang,” tambah Amran.
Kebijakan SPHP terbukti memberikan dampak nyata. Harga beras mulai turun di sejumlah daerah, stok nasional berada di level aman, petani tetap terlindungi, dan konsumen memperoleh kepastian. Situasi ini menjadi bukti bahwa dengan manajemen distribusi yang baik, kemandirian pangan bukan lagi mimpi.
Ke depan, tantangan memang masih ada, terutama menjaga keberlanjutan produksi di tengah dinamika iklim dan pasar global. Namun, capaian 4 juta ton stok beras nasional menjadi titik terang bahwa Indonesia mampu mengendalikan salah satu kebutuhan pokok terpenting rakyatnya.(Tim)
