KERINCI – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kerinci yang saat ini Kepala Dinas dijabat Pelaksanaan Tugas (Plt) Samardin kembali mendapat sorotan dari semua kalangan di Kabupaten Kerinci. Pasalnya sudah memasuki awal September 2020 bantuan sosial tahap dua kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kerinci belum juga disalurkan.
Salah seorang Kades di Kerinci kepada media ini mengakui bahwa sampai saat ini Bansos dari Dinas Sosial Kerinci belum juga disalurkan oleh Dinsos. “Masa sudah disalurkan tahap pertama beberapa bulan yang lalu, sampai saat ini untuk tahap kedua belum juga disalurkan kepada masyarakat terdampak covid-19. Lihat saja di Kota Sungai Penuh sudah hampir rampung tahap ke empat,” sebutnya.
Kades mengatakan bahwa masyarakat penerima Bansos dari Pemkab Kerinci selalu mempertanyakan kepada dirinya, kapan pencairan Bansos tersebut. “Kami hanya bisa menjawab menunggu dari Dinsos, karena mereka yang langsung menyalurkan ke warung di desa,” pungkasnya.
Salah seorang tokoh muda Kerinci, Akmal sangat menyanyangkan adanya keterlambatan penyaluran Bansos Tahap Dua ini. Ia mengatakan untuk penyaluran tahap pertama juga sempat terjadi keterlambatan. “Plt Kadis Sosial, Samardin itu lelet, jika tidak sanggup jadi Plt, kita minta Bupati Kerinci mengganti, sebelumnya tim Gugus Tugas Covid-19 Kerinci juga mempertanyakan Bansos tersebut,” katanya.
Dia menyebutkan padahal anggaran Covid-19 paling besar terdapat di Dinas Sosial (Dinsos) Kerinci yakni Rp 16 Milliar. “Kita minta secepatnya disalurkan ke masyarakat terdampak Covid-19, karena untuk BLT dan BST sudah masuk tahap 3 dan 4 penyalurannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Tim Gugus Tugas saat Briefing rutin juga mempertanyakan kinerja Dinas Sosial Kerinci dalam menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) tahap kedua kepada masyarakat. Sebab hingga awal September ini bansos tahap dua belum juga disalurkan dengan alasan masih adanya data penerima yang tumpang tindih.
Anggota Tim Gugus Tugas sempat bernada tinggi kepada Plt Kepala Dinas Sosial Kerinci, dikarenakan setiap rapat selalu alasan data yang belum beres. Padahal, Dinsos sudah memiliki data penerima baik dari Bansos provinsi, bantuan dari pusat, dan lain sebagainya. (Yor)
