Ebrita.com – Ketegangan antara Bupati Merangin M. Syukur dan jajaran DPRD Kabupaten Merangin tampaknya kian memuncak. Isu efisiensi anggaran yang digulirkan Pemkab tanpa koordinasi yang utuh dengan legislatif memicu ketidakharmonisan yang kini mencuat ke permukaan, bahkan merambah hingga ke dinding media sosial pribadi masing-masing pejabat.
Perang dingin yang sebelumnya hanya tercium dalam dinamika pembahasan kebijakan anggaran, kini berubah menjadi drama sindir-sindiran terbuka di media sosial. Pemicunya, sebuah unggahan Facebook Bupati Merangin M. Syukur yang dinilai menyindir keras pihak legislatif.
“Hidup bukan tentang dipukul lalu kau balas, tapi tentang bagaimana kamu mampu berdiri tegak walau banyak pukulan yang kau terima!!,” tulis M. Syukur dalam akun Facebook pribadinya, Minggu (4/5/2025) malam.
Status itu langsung memantik reaksi. Tak berselang lama, Wakil Ketua I DPRD Merangin, Herman Efendi, membalas dengan pernyataan yang diduga kuat sebagai sindiran balik kepada sang bupati.
“Seorang kesatria tidak boleh memukul walaupun musuh sekalipun. Bersama lebih indah daripada memakai pukulan. Jangan takut kalau berani-berani, jangan berani kalau takut-takut,” tulisnya dalam status Facebook-nya.
Herman Efendi secara terbuka mengakui bahwa unggahan itu memang ia tujukan sebagai respons terhadap sikap Bupati Syukur yang dinilai tidak mengajak DPRD dalam proses pengambilan keputusan anggaran efisiensi 2025.
“Jadi pemimpin itu harus punya jiwa kesatria. Harus terbuka terhadap kritik dan menjadikannya sebagai kekuatan. Kita membangun Merangin tidak bisa sendiri-sendiri. Perlu sinergi, bukan sikap sepihak,” tegas Fendi, Senin (5/5/2025).
Berbeda dengan Herman Efendi, Bupati M. Syukur memilih merespons santai saat dikonfirmasi. Ia menjawab singkat melalui pesan WhatsApp disertai tawa kecil, “Hehe, semuanya baik-baik bae.”
Namun di balik jawaban ringan tersebut, aroma ketegangan tampaknya belum benar-benar reda. Perseteruan ini diyakini berakar dari kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang diambil Pemkab tanpa sepenuhnya melibatkan DPRD, terutama dalam hal pengalihan dan pemangkasan sejumlah pos anggaran sensitif.
Publik Merangin pun mulai menyoroti hubungan yang tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif ini. Beberapa pihak menilai, jika kondisi ini terus berlarut, bisa berimbas pada jalannya roda pemerintahan dan program pembangunan daerah.
“Transparansi dan komunikasi dua arah adalah kunci. Kalau bupati dan DPRD terus saling sindir tanpa duduk bersama, yang rugi adalah rakyat,” ujar salah satu tokoh masyarakat Merangin yang enggan disebut namanya.
Kini, masyarakat Merangin menunggu apakah kedua belah pihak bersedia menurunkan ego politik masing-masing dan kembali merajut kebersamaan demi kemajuan daerah. Satu hal yang pasti, drama di media sosial hanya akan memperkeruh suasana dan menjauhkan semangat kolaborasi yang semestinya menjadi fondasi pembangunan. (Tim)
