Ebrita.com – Lima belas bulan setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, arah demokrasi nasional kembali menjadi perbincangan serius. Di balik janji stabilitas dan ketegasan kepemimpinan, muncul kegelisahan publik atas menguatnya kembali corak militerisme dalam ruang politik dan pemerintahan sipil.
Bagi sebagian masyarakat, latar belakang Prabowo sebagai mantan jenderal dipandang sebagai modal penting untuk menjaga kedaulatan negara di tengah dinamika geopolitik global. Namun bagi kalangan lain—terutama akademisi, aktivis, dan generasi muda—fakta tersebut justru memantik kekhawatiran lama: apakah Indonesia sedang melangkah mundur dari semangat reformasi?
Kekhawatiran itu tidak lahir tanpa dasar. Dalam beberapa bulan terakhir, publik mencermati kecenderungan semakin dominannya figur berlatar militer di lingkar kekuasaan, menguatnya narasi keamanan dalam kebijakan publik, serta meluasnya keterlibatan TNI dalam agenda-agenda sipil yang sebelumnya menjadi domain pemerintahan sipil.
Fenomena ini mengingatkan kembali pada sejarah panjang relasi militer dan politik di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, militer tidak hanya diposisikan sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga berkembang sebagai aktor politik. Harold Crouch dalam The Army and Politics in Indonesia mencatat bahwa legitimasi politik militer dibangun melalui doktrin Dwifungsi ABRI, yang menempatkan tentara sebagai kekuatan pertahanan sekaligus sosial-politik.
Doktrin tersebut mencapai puncaknya pada era Orde Baru, ketika militer menjadi tulang punggung kekuasaan Presiden Soeharto. Perwira aktif menduduki jabatan strategis di birokrasi, parlemen, hingga badan usaha milik negara. Stabilitas dijaga dengan disiplin dan kontrol ketat, sementara demokrasi direduksi menjadi prosedural belaka.
Reformasi 1998 memang secara formal mengakhiri Dwifungsi ABRI. Pemisahan TNI dan Polri serta larangan perwira aktif berpolitik menjadi tonggak penting supremasi sipil. Namun, sebagaimana dicatat Marcus Mietzner dalam Military Politics, Islam, and the State in Indonesia, pengaruh politik militer tidak serta-merta menghilang. Ia bertahan dalam bentuk baru: melalui politik anggaran, penempatan purnawirawan di jabatan sipil, dan penguatan narasi nasionalisme.
Dalam konteks inilah, kekhawatiran terhadap era Prabowo menemukan relevansinya. Ilmuwan politik Guillermo O’Donnell mengingatkan bahaya delegative democracy, sebuah kondisi ketika kekuasaan eksekutif begitu dominan dan rakyat hanya diposisikan sebagai pemberi mandat pasif. Figur pemimpin yang kuat cenderung dimaklumi untuk mengambil alih banyak fungsi kontrol, sementara mekanisme checks and balances melemah.
Risiko ini semakin besar ketika logika militer—yang menekankan komando, disiplin, dan loyalitas—merembes ke ranah sipil. Samuel Huntington dalam The Soldier and the State menegaskan pentingnya pemisahan tegas antara militer dan politik sipil (objective control). Ketika batas itu kabur, demokrasi berada dalam posisi rentan.
Gejala lain yang patut dicermati adalah kuatnya penggunaan simbol nasionalisme dan patriotisme sebagai instrumen legitimasi politik. Michael Mann dalam Fascists menunjukkan bahwa militerisme sering berkelindan dengan populisme, di mana retorika kebangsaan digunakan untuk membenarkan konsolidasi kekuasaan. Pola ini terlihat dalam gaya komunikasi politik yang menempatkan keamanan dan persatuan sebagai argumen utama, sementara kritik kerap diposisikan sebagai ancaman.
Meski demikian, demokrasi Indonesia belum sepenuhnya kehilangan daya tahan. Sejarah mencatat bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga arah politik nasional. Gerakan mahasiswa 1998 menjadi bukti bahwa dominasi militer dapat dilawan melalui tekanan kolektif sipil.
Kini, tantangannya berada pada generasi baru. Resistensi tidak lagi hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga di ruang digital, media sosial, dan wacana publik yang semakin kompleks. Thomas Carothers menyebut momen seperti ini sebagai critical juncture—titik penentu apakah demokrasi akan menguat atau justru mengalami kemunduran.
Era Prabowo dengan demikian menjadi ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Menguatnya kembali logika militer dalam ranah sipil menandakan bahwa warisan masa lalu belum sepenuhnya selesai. Pertanyaan kuncinya bukan semata siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan dijalankan.
Apakah Indonesia mampu mempertahankan supremasi sipil dan demokrasi substantif, atau justru kembali terjebak dalam bayang-bayang politik seragam loreng—jawabannya sangat bergantung pada keberanian publik untuk tetap kritis dan keteguhan institusi demokrasi dalam menjaga batas kekuasaan.(tim)
