Ebrita.com – Para pedagang pakaian bekas atau thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat, tengah dilanda kekhawatiran. Hal ini menyusul pernyataan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang kembali menegaskan larangan impor pakaian bekas.
Kebijakan tersebut berdampak langsung pada suplai barang yang selama ini menjadi andalan pedagang thrift di kawasan tersebut. Sejumlah pedagang mengaku pengiriman bal pakaian bekas dari luar negeri mulai tersendat sejak beberapa minggu terakhir.
“Sudah hampir sebulan kapal yang biasa bawa bal pakaian dari Korea dan Jepang tidak boleh bongkar. Stok makin susah, pembeli juga mulai sepi,” ujar salah satu pedagang di Blok III Pasar Senen,Selasa (28/10/2025).
Pedagang khawatir, jika kondisi ini terus berlanjut, maka kunjungan pembeli ke area thrifting akan menurun drastis dan memengaruhi omzet para pelaku usaha kecil di sekitar pasar, termasuk pedagang makanan dan jasa.
Sementara itu, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan razia langsung ke pasar, melainkan memperketat pengawasan di pelabuhan dan jalur masuk impor. Tujuannya untuk menekan peredaran pakaian bekas ilegal yang dinilai dapat merugikan industri tekstil dalam negeri.
“Kami tidak akan menyasar pedagang di pasar, tetapi akan memperkuat pengawasan di pintu masuk agar barang bekas ilegal tidak lagi beredar,” kata Purbaya.
Pemerintah berharap, dengan berkurangnya pasokan pakaian bekas impor, para pedagang bisa beralih menjual produk-produk lokal. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri tekstil nasional sekaligus menciptakan peluang usaha baru yang legal dan berkelanjutan.
Namun bagi para pelaku thrifting, perubahan ini tentu tak mudah. Pasar Senen selama ini dikenal sebagai salah satu pusat thrifting terbesar di Jakarta, bahkan menjadi magnet bagi pemburu fesyen murah dari berbagai daerah.
Kini, para pedagang berharap pemerintah dapat memberikan solusi atau masa transisi yang adil agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian di tengah pengetatan kebijakan impor pakaian bekas. (Tim)
