KERINCI – Ratusan guru madrasah swasta di Kabupaten Kerinci melakukan aksi damai di depan gedung DPRD setempat, Rabu (1/10).
Dengan penuh semangat perjuangan, mereka menyuarakan tuntutan agar statusnya disetarakan dengan guru honorer di madrasah negeri, termasuk dalam hal kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam orasinya, para pendemo menilai regulasi yang berlaku saat ini masih bersifat diskriminatif. Mereka merasa terpinggirkan karena tak memiliki peluang yang sama untuk mengikuti seleksi PPPK ataupun program PPPK Paruh Waktu, meskipun tugas dan pengabdian mereka sama dalam mendidik generasi penerus bangsa.
“Kami hanya ingin diperlakukan sama. Kami juga mendidik anak bangsa seperti guru di madrasah negeri,” tegas salah seorang guru di tengah aksi, yang disambut sorakan dukungan dari peserta lainnya.
Aksi tersebut mendapat perhatian serius dari DPRD Kerinci. Ketua DPRD, Irwandri, langsung menemui massa dan menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi para guru.
Politisi Partai Gerindra itu berjanji akan segera menyampaikan tuntutan mereka kepada Kementerian Agama (Kemenag) hingga ke tingkat pusat.
“Kami mendukung penuh perjuangan bapak dan ibu sekalian. DPRD akan segera menyurati Kementerian Agama agar aspirasi ini bisa ditindaklanjuti,” ujar Irwandri di hadapan massa aksi.
Aksi solidaritas ini tidak hanya menarik perhatian karena jumlah guru yang hadir, tetapi juga karena menyuarakan isu keadilan yang selama ini luput dari perhatian.
Para guru madrasah swasta berharap perjuangan mereka hari ini menjadi langkah awal menuju perubahan kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia. (*)
