JAKARTA – Kartu identitas Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, resmi dicabut oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden pada Sabtu (27/9/2025) malam.
Langkah itu langsung menimbulkan polemik dan menuai sorotan luas, termasuk dari Dewan Pers yang menilai tindakan tersebut dapat mengganggu kebebasan pers.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan adanya pencabutan kartu identitas tersebut. Menurutnya, seorang petugas BPMI mendatangi kantor CNN Indonesia TV di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta, untuk mengambil langsung kartu identitas atas nama Diana Valencia.
“Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia pada 27 September 2025, tepatnya pukul 19.15 WIB. Seorang petugas BPMI datang langsung ke kantor CNN Indonesia untuk mengambilnya,” ujar Titin dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9).
Titin mengaku terkejut dengan langkah itu dan mempertanyakan dasar hukum atau alasan pencabutan yang dilakukan pihak Istana. CNN Indonesia, kata dia, telah melayangkan surat resmi ke BPMI dan Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) guna meminta penjelasan.
Ia menilai pertanyaan yang dilontarkan Diana kepada Presiden Prabowo terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersifat kontekstual dan relevan dengan kepentingan publik.
“Pertanyaan itu penting dan menjadi sorotan masyarakat, sehingga kami tidak melihat adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jurnalistiknya,” tegasnya.
Dewan Pers: Kebebasan Pers Harus Dijaga
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan resmi mengenai pencabutan kartu pers tersebut.
Ia menegaskan pentingnya menjunjung tinggi kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan atas pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” tegas Komaruddin.
Komaruddin juga menyerukan agar semua pihak menghormati peran media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia berharap insiden serupa tidak terulang demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujarnya.
Istana Pilih Bungkam
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi enggan memberikan tanggapan saat dimintai komentar mengenai pencabutan kartu identitas tersebut.
“Kita fokus yang penting beres MBG dulu ya, jangan sampai ada kejadian lagi,” kata Prasetyo singkat usai konferensi pers terkait program MBG di Kementerian Kesehatan, Jakarta.
Kasus pencabutan ID Pers ini menambah daftar panjang tantangan kebebasan pers di Tanah Air. Publik kini menantikan langkah lanjutan dari Istana terkait permintaan Dewan Pers agar akses liputan bagi jurnalis CNN Indonesia segera dipulihkan. (*)
