KERINCI – Polemik kompensasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Merangin, Kerinci yang berlokasi di Sungai Tanjung Merindu, Kecamatan Danau Kerinci, kembali muncul.
Dimana warga Desa Pulau Pandan dan Karang Pandan menuntut penghentian sementara proyek, mengklaim dampaknya mengganggu lingkungan dan penghidupan mereka.
Namun, pihak perusahaan tak tinggal diam. Humas PLTA Kerinci Merangin Hidro, Aslori Ilham, menyatakan bahwa perusahaan sudah menunaikan seluruh kewajiban kompensasi kepada masyarakat terdampak sesuai hasil musyawarah bersama tokoh adat, pemerintah desa, dan perwakilan warga.
“Kami tidak menetapkan sepihak. Nilai kompensasi itu hasil kesepakatan bersama. Dan semuanya sudah dibayar ke lebih dari 500 Kepala Keluarga,” tegas Aslori, Selasa (8/7/2025).
Menurutnya, kompensasi diberikan berdasarkan data pemutakhiran dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta pendataan langsung di lapangan. Namun, Aslori mengakui masih ada segelintir warga yang belum menerima dana karena mengajukan angka di luar kesepakatan bersama.
“Kami terbuka untuk dialog, tapi datanya harus sahih, tidak tumpang tindih, dan benar-benar warga Pulau Pandan atau Karang Pandan,” tambahnya.
Aslori juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkeruh suasana, menciptakan gejolak di tengah proses pembangunan proyek strategis nasional ini.
Ia menekankan bahwa PLTA Kerinci Batang Merangin merupakan bagian dari transisi energi bersih yang akan memperkuat pasokan listrik tidak hanya di Kerinci dan Sungai Penuh, tapi juga hingga ke tiga provinsi tetangga.
“Dampaknya luas, bahkan nasional. Jadi mari kita jaga kondusifitas. Proyek ini bukan hanya tentang listrik, tapi masa depan energi kita,” ujarnya.
Mengenai isu berkurangnya hasil tangkapan ikan, Aslori membantah keras. Menurutnya, justru selama pekerjaan normalisasi sungai, populasi ikan berkembang lebih baik karena aliran menjadi lebih lancar dan tidak dangkal.
“Tidak ada banjir ikan atau punahnya populasi. Malah berkembang. Ini fakta di lapangan,” tutupnya.
Pihak PLTA tetap membuka ruang komunikasi, namun mengimbau agar semua pihak mengedepankan data dan dialog, bukan provokasi. (*)
