Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran, DPR dan BPH Migas Tinjau Langsung Labuan Bajo

BacaJuga

34 Objek Wisata Indonesia yang Mendunia dan Wajib Dikunjungi

Ebrita.com – Dukungan energi yang andal menjadi faktor kunci dalam pengembangan destinasi wisata unggulan seperti Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII DPR RI turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi dan memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi di wilayah tersebut berjalan lancar dan tepat sasaran.

Kunjungan kerja spesifik ini dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat pada Jumat (24/4/2025) sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menjaga ketersediaan energi, baik untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

Distribusi BBM Tidak Boleh Terganggu

Anggota Komite BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan pentingnya menjaga kelancaran distribusi BBM, terutama di Labuan Bajo yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas nasional.

“Distribusi BBM tidak boleh terganggu, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Aktivitas produktif warga seperti transportasi, pertanian, dan perikanan bergantung pada BBM,” kata Wahyudi.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem distribusi, seperti penggunaan QR Code untuk pembelian BBM kendaraan darat dan Surat Rekomendasi untuk sektor produktif. Wahyudi meminta adanya pengawasan terpadu dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna menghindari penyalahgunaan.

Digitalisasi Distribusi BBM

Anggota BPH Migas lainnya, Saleh Abdurrahman, turut menyoroti pentingnya penerapan sistem digital untuk meningkatkan efektivitas distribusi BBM subsidi. Ia menjelaskan bahwa BPH Migas telah mengembangkan platform XStar untuk mempermudah proses penerbitan Surat Rekomendasi secara daring.

“Bagi daerah yang belum mengimplementasikan sistem ini, kami dorong untuk segera melaksanakannya. Dengan begitu, distribusi BBM subsidi bisa semakin akurat dan tepat sasaran,” ujar Saleh.

Ia juga memastikan bahwa alokasi BBM subsidi dan kompensasi di Manggarai Barat hingga saat ini masih sesuai dengan proyeksi dan diperkirakan cukup hingga akhir tahun 2025.

Dukungan Program BBM Satu Harga

Untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), pemerintah tetap melanjutkan Program BBM Satu Harga, yang hingga saat ini telah menjangkau 583 titik distribusi sejak peluncuran program tersebut pada 2017.

Sinergi untuk Pariwisata Labuan Bajo

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa percepatan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin ketersediaan energi yang berkelanjutan. Selain itu, ia juga mendorong penguatan sektor kelistrikan serta percepatan pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian dari transformasi energi nasional.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, anggota Komisi XII DPR seperti Mukhtarudin, Christiany Eugenia, dan Iyeth Bustami, serta pejabat eksekutif dari Dirjen Ketenagalistrikan ESDM, PLN, dan Pertamina Patra Niaga.(Tim)