Ebrita.com – Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, berinisial MZ, tengah menjadi sorotan publik setelah terekam kamera mendorong dan mencekik seorang pramugari dalam penerbangan komersial. Video berdurasi singkat tersebut beredar luas di media sosial pada Senin (15/4/2025), dan memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak.
Insiden tersebut terjadi di dalam kabin pesawat yang dijadwalkan terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Medan. Dalam video yang viral, tampak MZ bersitegang dengan salah satu awak kabin wanita. Perdebatan memanas hingga MZ mendorong dan mencekik sang pramugari di hadapan penumpang lain. Beberapa penumpang tampak berusaha melerai.
Pihak pengelola bandara membenarkan kejadian tersebut. “Kami sudah menerima laporan terkait insiden yang melibatkan penumpang VIP. Saat ini kami tengah mengumpulkan informasi dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian,” ujar seorang pejabat dari Otoritas Bandara yang tak ingin disebutkan namanya.
Pihak maskapai belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini diturunkan. Namun, dari informasi yang beredar, kejadian tersebut telah dilaporkan ke pihak berwajib. Polres Bandara Soekarno-Hatta juga mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima laporan dan tengah melakukan penyelidikan.
Sementara itu, Partai Golkar, tempat MZ bernaung, segera merespons dengan menyatakan akan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Ketua DPD Partai Golkar Sumut, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa partai tidak akan mentolerir tindakan kekerasan, apalagi terhadap pekerja layanan publik.
“Kami menunggu penjelasan resmi dari MZ, tetapi kami juga tidak segan menjatuhkan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran etik dan hukum,” tegasnya.
Di media sosial, warganet ramai-ramai mengecam aksi MZ. Banyak yang menuntut agar hak imunitas anggota dewan tidak dijadikan tameng untuk tindakan arogan di ruang publik. Komunitas pramugari nasional juga menyuarakan keprihatinan dan menuntut perlindungan lebih bagi awak kabin yang rentan terhadap intimidasi maupun kekerasan verbal dan fisik.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari MZ. Publik menantikan transparansi proses hukum dan sikap tegas dari institusi terkait demi menjaga kepercayaan masyarakat serta menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja layanan publik. (Tim)
