JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian kinerja Kementerian ATR/BPN tahun 2024 serta target kinerja tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Raker yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta, ini mendapat apresiasi positif dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI. kamis (30/01)
Menteri Nusron menyampaikan bahwa pelaksanaan program tahun 2024 telah berjalan optimal, dengan realisasi belanja mencapai 99,04 persen. Selain itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil melampaui target, yakni sebesar 102 persen.
“Beberapa program prioritas bahkan melebihi target. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), misalnya, dari target 8,4 juta bidang, realisasinya mencapai 11,6 juta bidang atau 137 persen. Selain itu, sertipikasi hak atas tanah dalam PTSL juga melampaui target dengan total 3,7 juta sertipikat yang telah diterbitkan,” ujarnya.
Untuk tahun 2025, Kementerian ATR/BPN menetapkan sejumlah target kinerja yang ambisius. Beberapa di antaranya meliputi penerbitan dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 127 kabupaten/kota, sertipikasi hak atas tanah sebanyak 3.049.950 bidang, dan penyelesaian pendaftaran tanah sebanyak 4.488.900 bidang. Selain itu, Kementerian juga menargetkan redistribusi tanah sebanyak 175.865 bidang dan penataan akses reforma agraria untuk 43.200 Kepala Keluarga (KK).
Di bidang pengelolaan tanah, Kementerian ATR/BPN akan fokus pada pemetaan zona nilai tanah seluas 659.900 hektare, penertiban dan pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya, serta pelepasan tanah yang tidak dimanfaatkan seluas 26.000 hektare. Target lainnya adalah penyelesaian 2.151 perkara sengketa dan konflik pertanahan.
Dalam Raker tersebut, Menteri Nusron juga mendapat apresiasi dari anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, atas langkah tegasnya dalam membatalkan beberapa alas hak bermasalah, seperti dalam kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang. “Saya apresiasi sikap Pak Menteri yang membatalkan beberapa alas hak bermasalah,” ujar Taufan.
Rapat Kerja ini dihadiri secara luring oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia beserta jajaran hadir secara daring.
Dengan capaian yang membanggakan di tahun 2024 dan target yang jelas untuk tahun 2025, Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan di bidang agraria dan tata ruang guna mendukung pembangunan nasional. (*/Hzq)
