JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai pemerintah tak sensitif melihat kesulitan rakyat terkait rencana kenaikan harga BBM.
Hal tersebut disampaikan untuk menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite akan habis pada Oktober 2022.
“Pemerintah akan dinilai tidak sensitif dan tidak peduli dengan kesulitan rakyat jika menaikkan BBM saat ini,” ujar Herzaky kepada GenPI.co, Selasa (30/8).
Menurutnya, pemerintah berprinsip seakan-akan mengurangi bebannya sendiri dengan menambah kesulitan rakyat.
“Pemerintah sama saja melemparkan bom waktu kepada rakyat jika menaikkan harga BBM,” ucapnya.
Padahal, menurutnya, daya beli masyarakat Indonesia sedang turun lantaran masih banyak kenaikan harga lainnya seperti bahan pokok, listrik, dan gas.
Selain itu, Herzaky juga mengatakan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia tidak kunjung menunjukkan perbaikan.
“Masih ada upaya-upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah kenaikan harga BBM,” kata dia.
Herzaky menilai, pemerintah bisa memberantas penyelundupan dan penyalahgunaan penggunaan BBM bersubsidi agar masyarakat kecil tak ikut kerepotan.
Dirinya juga meminta pemerintah agar menunda proyek-proyek infrastruktur yang tidak mendesak agar bisa memberikan subsidi BBM untuk rakyat.
“Mari kita bantu atasi kesulitan rakyat. Jangan jusru membebani,” pungkas Herzaky. (*)
