JAKARTA – Pemerintah sudah memberikan ancang-ancang atau sinyal bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite bakal segera naik.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi akan memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat saya menilai jika terjadi kenaikan bahan bakar subsidi akan memberikan dampak yang besar ke masyarakat seperti daya beli pasti menurun, yang membuat kondisi pertumbuhan ekonomi tidak berjalan baik, bahkan saat ini sudah banyak karyawan yang terdampak PHK, sehingga kehilangan pekerjaan” kata Sartono ketika dihubungi telusur.co.id, Jumat (19/8/22).
Menurut Politikus Demokrat itu, kenaikan harga BBM subsidi akan memberikan dampak inflasi yang luar biasa.
“Jadi saat ini cara terbaik dalam menahan laju inflasi ialah dengan tidak menaikan harga barang subsidi, sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuat regulasi yang tegas dan jelas, siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi”.
Selain itu, lanjut Sartono, perlu ada pengawasan karena bisa jadi ada penyimpangan di berbagai sektor, misalnya BBM subsidi dipakai oleh industri, dan banyak lagi hal yang terjadi di lapangan.
Soal adanya wacana yang digulirkan bahwa harga BBM di Indonesia paling murah, Sartono mengatakan hal itu tak bisa jadi acuan. Pasalnya, pendapatan per kapita negara-negara lain jauh di atas Indonesia.
Sartono pun menyarankan agar negara sebaiknya bisa menunda proyek-proyek besar yang menyerap anggaran yang tidak sedikit. Apalagi utang Indonesia sudah tembus 7.000 triliun lebih.
“Jadi harus ada skala prioritas, harus ada beberapa opsi dalam menentukan kebijakan, mungkin kenaikkan BBM ini harusnya jadi solusi paling akhir. Jadi harus banyak opsi lah. Kan pemerintah bisa cari semaksimal mungkin solusi itu. Tidak dikit-dikit naik,” paparnya.
“Harga BBM yang mengikuti pasar bebas sudah naik. Jadi yang subsidi ini jangan dinaikkan, subsidi ini diperuntukan untuk masyarakat yang berhak. Supaya roda perekonomian itu berjalan, sektor riil bergerak, UMKM bergerak,” katanya.
Lebih lanjut ia menegaskan, pihaknya sangat menolak kenaikan harga BBM subsidi.
“Kami Demokrat, sangat tidak menyetujui dengan adanya kenaikan itu. Sudah susah hidup, tambah sengsoro lagi kan. Sudah jatuh tertimpa tangga,” ungkapnya.
“Karena pemerintah dipilih untuk menyejahterakan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat. Tugas utama pemerintah adalah menyejahterakan rakyat. Jadi jangan memberikan beban hidup yang semakin berat,” tambahnya.
Ia menyarankan, Presiden Jokowi harus meninggalkan legacy yang baik di dua tahun sisa pemerintahannya dengan tidak menaikkan harga BBM dan bahan-bahan subsidi lainnya. (*)
