JAKARTA – Partai Demokrat (PD) mengkritik rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merenovasi lantai gedung senilai Rp 6,1 miliar. Menurut PD, ada hal yang lebih penting seperti kesejahteraan peneliti BRIN.
“Tolong dipertimbangkan kembali. Ini bukan sekedar pantas atau tidak pantas, sudah dianggarkan ataupun belum, melainkan juga urgensinya,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, saat dihubungi, Minggu (17/7/2022).
Menurut Herzaky, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Herzaky juga menyinggung soal sekala prioritas dari BRIN.
“Apakah renovasi ruang kerja Dewan Pembina senilai 6,1 miliar ini memang kebutuhan mendesak? Apakah memang ruang kerja Dewan Pengarah ini sangat tidak layak sehingga perlu direnovasi?” ucapnya.
Herzaky menilai dana tersebut sebaiknya diberikan sebagai insentif bagi peneliti BRIN. Hal itu, disebutnya dapat lebih bermanfaat.
“Apakah tidak ada kebutuhan lain di BRIN yang lebih mendesak? Misalnya, apakah dana itu, tidak lebih baik untuk insentif bagi para peneliti di BRIN sehingga lebih termotivasi dalam melakukan penelitian? Ataukah, digunakan untuk dana penelitian terkait pandemi misalnya? Atau bahkan, untuk merekrut lebih banyak peneliti?” ucapnya.
Terakhir, Herzaky mengatakan peneliti adalah ujung tombak BRIN. Dewan Pengarah, disebutnya hanya sebatas formalitas lembaga.
“Ada atau tidak ada Dewan Pengarah, kegiatan penelitian di BRIN akan tetap berlangsung. Lebih baik dananya digunakan untuk unsur inti dari BRIN sendiri, yaitu para peneliti dan pendukungnya,” ucapnya.
Herzaky pun mengingatkan pemerintah bahwa kondisi rakyat saat ini sedang sulit. Sehingga, pemerintah diminta untuk lebih sensitif.
“Kondisi keuangan negara saat ini sedang tidak mudah. Rakyat makin kesulitan karena harga bahan-bahan pokok naik, listrik naik, gas naik, bensin naik, tapi miliaran dana habis hanya untuk renovasi ruangan Dewan Pengarah,” katanya.
“Jangan rakyat kemudian menilai, beban rakyat makin berat, tapi kehidupan pejabat makin sejahtera dan makin mewah. Pemerintah harus lebih sensitif dan mengatur prioritas anggarannya,” ucapnya. (*)
