Ebrita.com – Ratusan guru honorer madrasah swasta di Kabupaten Kerinci menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kerinci, Rabu (1/10/2025). Dengan penuh semangat, mereka menuntut agar status dan hak mereka diperlakukan sama seperti guru honorer di madrasah negeri.
Selama ini, guru madrasah swasta merasa dianaktirikan karena tidak masuk dalam skema seleksi PPPK maupun program PPPK paruh waktu yang disediakan pemerintah. Hal ini membuat mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kepastian status dan kesejahteraan.
“Kami hanya ingin diperlakukan sama. Kami juga mendidik anak bangsa, tapi selalu ditempatkan di barisan belakang,” seru salah seorang guru saat aksi berlangsung.
Para pendemo mendesak DPRD Kerinci untuk tidak tinggal diam. Aspirasi ini, kata mereka, harus diteruskan ke Kementerian Agama bahkan sampai ke Senayan agar regulasi yang dianggap diskriminatif segera direvisi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kerinci, Irwandri, langsung hadir menemui para guru. Politisi Gerindra tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan yang disuarakan.
“Kami dukung penuh aspirasi bapak ibu sekalian. Secepatnya kami akan menyurati Kementerian Agama,” tegas Irwandri disambut tepuk tangan dan sorakan lega dari para guru.
Aksi ini menjadi sorotan publik, bukan hanya karena jumlah guru yang hadir, tetapi juga karena menyentuh isu keadilan dan pengakuan terhadap tenaga pendidik swasta. Isu ini membuka kembali perdebatan lama: mengapa kontribusi guru swasta yang ikut mencerdaskan generasi bangsa masih dipandang sebelah mata dibanding guru di lembaga negeri?
Jika regulasi tidak segera diubah, rasa ketidakadilan ini dikhawatirkan akan semakin melebar. Padahal, tanpa peran guru honorer di madrasah swasta, pendidikan nasional akan kehilangan salah satu pilar pentingnya(tim)
