Ebrita.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya secara terbuka menyampaikan teguran keras kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dan Bupati Batanghari Fadhil Arief. Kedua kepala daerah tersebut menjadi sorotan karena mangkir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029, yang digelar di Swiss-Belhotel Jambi, Rabu (21/5/2025), tanpa menunjuk wakil untuk hadir.
“Teguran keras bagi yang tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya. Bupati Tanjung Jabung Barat dan Bupati Batanghari saya dukung Pak Gubernur menegur juga tadi, karena di sini bukan seremoni. Ini forum penting untuk menyinkronkan program kabupaten/kota hingga pusat,” ujar Bima Arya saat membuka acara.
Pernyataan Wamendagri itu langsung menggema di ruang Musrenbang, menandai keseriusan pemerintah pusat dalam menekankan pentingnya kehadiran dan komitmen kepala daerah dalam proses perencanaan pembangunan jangka menengah. Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran tersebut bukan hal sepele, sebab Musrenbang adalah momen strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antarlembaga pemerintahan.
“Ini bukan hanya rutinitas. Ini proses menyusun haluan pembangunan lima tahun ke depan. Jadi, kepala daerah semestinya memprioritaskan ini,” lanjutnya.
Musrenbang RPJMD 2025–2029 merupakan forum penting untuk mengintegrasikan rencana pembangunan kabupaten/kota dengan kebijakan pemerintah provinsi dan nasional. Dalam forum tersebut, berbagai masukan dan sinergi lintas sektor diharapkan muncul demi menciptakan pembangunan yang merata dan terstruktur.
Bima Arya juga menyinggung soal kedisiplinan birokrasi yang harus dimulai dari atas, khususnya dari para kepala daerah. Menurutnya, sikap disiplin yang ditunjukkan Gubernur Jambi Al Haris harus menjadi contoh dan diteladani oleh seluruh bupati dan walikota.
“Itu yang harus dipahami Bupati/Walikota: bahwa birokrasi perlu dirapikan. Dan kedisiplinan itu ditanamkan dari retreat Menteri ke Gubernur, lalu ke level bawah,” tegasnya.
Ketidakhadiran Bupati Tanjabbar dan Batanghari tanpa kejelasan menjadi sorotan tersendiri, apalagi keduanya tidak diwakili oleh wakil bupati. Dalam daftar kehadiran, keduanya hanya mengutus pejabat pemda, berbeda dengan kepala daerah lainnya yang datang langsung atau minimal mengirimkan wakilnya secara resmi.
Gubernur Jambi Al Haris juga sempat mengutarakan kekecewaannya atas sikap dua bupati tersebut. Dalam pidato pembukaannya, ia secara langsung mempertanyakan alasan ketidakhadiran Bupati Anwar Sadat dan Fadhil Arief.
“Saya heran, ini agenda penting dan sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Bagaimana kita bisa bicara sinergi jika kepala daerahnya sendiri tidak hadir?” ucap Al Haris.
Selain dua bupati tersebut, Kabupaten Tebo juga hanya mengutus perwakilan pejabat pemda, tanpa kehadiran bupati maupun wakil bupati.
Menanggapi kondisi ini, sejumlah peserta Musrenbang menilai teguran dari Wamendagri sudah tepat. Menurut mereka, Musrenbang adalah tonggak utama dalam perencanaan daerah dan bukan sekadar formalitas.
“Kalau kepala daerah saja tidak hadir, bagaimana bisa memperjuangkan kebutuhan daerahnya dalam forum ini?” kata salah satu pejabat dari kabupaten tetangga.
Forum Musrenbang RPJMD sendiri diharapkan mampu menyatukan persepsi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam merancang program strategis lima tahunan. Dari forum ini, berbagai isu seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, hingga penguatan layanan dasar diharapkan menemukan titik temu antara pemerintah pusat dan daerah.
Teguran Wamendagri menjadi peringatan keras bahwa era pemimpin daerah yang abai terhadap tanggung jawab strategis tidak lagi mendapat tempat. Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa evaluasi terhadap kepala daerah akan terus dilakukan secara berkala, termasuk dari sisi kehadiran dalam agenda-agenda penting kenegaraan.
Dengan insiden ini, publik pun semakin menyoroti kinerja dan komitmen para kepala daerah terhadap pembangunan daerah. Apakah ini akan menjadi catatan bagi Anwar Sadat dan Fadhil Arief di masa depan? Waktu yang akan menjawab.(Tim)
