eBrita.com – Kebijakan pemerintah terkait skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mulai menuai sorotan di daerah, termasuk di Provinsi Jambi. Meski Pemerintah Provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar Rp3.234.535 per bulan, kenyataannya sebagian tenaga PPPK paruh waktu di lapangan masih menerima gaji di bawah angka tersebut.
Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, gaji PPPK paruh waktu seharusnya tidak boleh lebih rendah dari penghasilan terakhir saat berstatus honorer, dan minimal harus mengikuti besaran UMP wilayah masing-masing. Namun, implementasi di daerah ternyata belum seragam.
Sejumlah tenaga PPPK paruh waktu di Jambi, terutama di sektor pendidikan dan teknis lapangan, mengaku hanya menerima upah berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan. Nilai itu masih jauh dari standar upah layak di provinsi tersebut. Kondisi ini pun memunculkan keprihatinan dari kalangan legislatif dan pemerhati kebijakan publik.
Anggota DPRD Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah untuk meninjau ulang besaran gaji PPPK paruh waktu, agar mendekati UMP dan selaras dengan semangat peningkatan kesejahteraan aparatur. “Kita mendukung efisiensi anggaran, tapi jangan sampai efisiensi ini justru menciptakan ketimpangan baru bagi tenaga kerja yang telah lama mengabdi,” ujar salah satu anggota dewan di Jambi.
Pemerintah daerah sendiri menyebut masih menunggu pedoman teknis dari pusat terkait formula pembayaran dan mekanisme kerja paruh waktu yang ideal. Namun, mereka memastikan akan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan fiskal daerah.
Kebijakan PPPK paruh waktu diharapkan menjadi jalan tengah bagi penyerapan tenaga honorer tanpa membebani anggaran negara. Meski demikian, banyak pihak menilai, keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada komitmen pemerintah daerah memastikan gaji dan hak PPPK paruh waktu tidak sekadar formalitas di atas kertas, melainkan benar-benar menjamin kesejahteraan pekerja publik di lapangan.(Tim)
