eBrita.com – Ribuan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada 27 dan 30 Oktober 2025. Aksi ini merupakan bentuk desakan moral kepada pemerintah dan parlemen agar memberikan keadilan, perlindungan, dan pengakuan setara bagi guru madrasah swasta dalam kebijakan pendidikan nasional.
Ketua Umum Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Tedi Malik, menyebut aksi tersebut sebagai puncak kekecewaan atas berbagai kebijakan yang dinilai abai terhadap nasib guru swasta. “Kami datang dengan damai, membawa suara hati yang selama ini tak didengar. Kami menuntut keadilan, bukan belas kasihan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/10).
PGMM menilai, sejumlah regulasi seperti Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 belum memberi ruang bagi guru madrasah swasta untuk diakui sebagai bagian dari tenaga pendidik yang dilindungi negara. Akibatnya, ribuan guru swasta yang telah puluhan tahun mengabdi tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tidak memperoleh tunjangan maupun jaminan sosial setara dengan guru negeri.
Dalam aksi yang akan digelar selama dua hari tersebut, para peserta akan membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan seruan moral seperti “Guru Swasta Juga Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” dan “Hapus Kebijakan Diskriminatif terhadap Guru Madrasah”. Aksi ini rencananya akan diisi dengan doa bersama, orasi kebangsaan, dan penyerahan petisi tuntutan langsung kepada pimpinan DPR RI.
Adapun tuntutan utama yang akan disampaikan meliputi:
- Revisi UU ASN dan UU Guru dan Dosen agar mencakup guru madrasah swasta.
- Pembukaan formasi afirmasi PPPK khusus guru swasta.
- Pemberian subsidi gaji, tunjangan, dan jaminan sosial bagi guru madrasah swasta melalui APBN atau APBD.
Menurut Tedi, perjuangan ini bukan sekadar soal status kepegawaian, tetapi tentang keadilan sosial bagi seluruh pendidik. “Negara tidak boleh menutup mata terhadap kontribusi kami. Tanpa guru madrasah swasta, jutaan anak bangsa akan kehilangan akses pendidikan,” tegasnya.
PGMM memastikan aksi akan berlangsung secara tertib dan damai, dengan koordinasi bersama aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Mereka berharap, aspirasi ini menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan nyata terhadap guru madrasah swasta.(Tim)
