JAKARTA – Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Anies Baswedan sepatutnya mengaktivasi kebijakan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2014 yang sukses membangun Indonesia.
Demikian pandangan Wakil Kepala Balitbang DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Julwanri Munthe melalui siaran persnya, Rabu (1/2).
Julwanri menerangkan, era SBY pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen, melunasi utang IMF, penurunan rasio utang dari PDB (24,7 persen), penguatan postur APBN dari Rp400 an triliun menjadi Rp1.800 triliun, cadangan devisa dari 36 miliar dolar AS menjadi 111 miliar dolar AS dan termasuk menjadi anggota G20 (Presidensi).
“Ini adalah kondisi makro yang dibangun era SBY untuk peletakan dasar-dasar pembangunan era Jokowi, dan masih banyak aspek lainnya yang,” kata Julwanri.
“Era dimana grade kita sebagai bangsa yang besar dan diperhitungkan secara ekonomi dan iklim demokrasi sehat ya pada masa Partai Demokrat mengelola negara,” sambungnya.
Menurut Julwanri, untuk menyajikan data dan fakta ini tidak sulit, tinggal komparasi dengan situasi sekarang.
Sedangkan saat ini terjadi kondisi sebaliknya, dimana pemerintahan terkesan nekat membangun infrastruktur meski dengan utang yang nyaris 40 persen dari PDB.
Dahulu, SBY yang mewariskan utang sekitar Rp2.600-an triliun dianggap ugal-ugalan oleh oposisi. Sementara saat ini utang di angka Rp7.500 an triliun ditambah utang BUMN Rp2.000- Rp3.000 triliun. Artinya beban utang mencapai belasan ribu triliun rupiah.
“Tidak masalah era pemerintahan sekarang terkesan hanya sebagai pengguna anggaran murni, karena cukup colect pinjaman dan tarik pajak. Objektif kita akui memang infrastruktur terbangun meski dibawah plafon utang, namun era berikutnya mustahil untuk dilanjut,” kata Julwanri.
Julwanri menekankan, di sinilah pengelola negara harusnya mengerti batas gerak maju, jika tidak bisa berakibat fatal karena rakyat yang akan menjadi korban.
“Situasi 2004 tidak jauh berbeda dengan saat ini atau proyeksi 2024. Untuk membalik suasana, Demokrat punya pengalaman, langkah dan kebijakan SBY dalam pemulihan ekonomi (SBYnomics) dan prinsip serta nilai SBY dalam pengelolaan bernegara, demokrasi, stabilitas (SBYisme) harus diaktivasi,” denikian Julwanri.
