JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami government shutdown setelah Senat gagal menyepakati rancangan anggaran belanja tahunan hingga tenggat waktu pada Selasa (30/9) malam waktu setempat.
Kondisi ini memaksa sejumlah lembaga federal menghentikan operasionalnya karena tidak ada dana legal yang bisa digunakan.
Gedung Putih langsung menuding Partai Demokrat sebagai penyebab terjadinya penutupan pemerintahan tersebut. Melalui situs resminya, pemerintah bahkan memajang hitungan durasi shutdown dengan tulisan provokatif: “Democrats Have Shut Down the Government” atau “Partai Demokrat Telah Menutup Pemerintahan.”
Pemungutan suara di Senat berakhir dengan hasil 55-45, tidak mencapai 60 suara yang dibutuhkan untuk mengesahkan RUU pendanaan pemerintah.
Kebuntuan ini terjadi karena Partai Demokrat tetap bersikeras mempertahankan subsidi layanan kesehatan di bawah Affordable Care Act (ACA), yang akan habis masa berlakunya dalam rancangan anggaran baru.
Sementara itu, Partai Republik menolak tuntutan tersebut dan menginginkan pengesahan anggaran tanpa tambahan syarat apa pun.
Setelah kebuntuan tak terhindarkan, saling tuding pun tak terelakkan. Ketua DPR AS, Mike Johnson, menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas shutdown kali ini.
“Demokrat telah resmi menutup pemerintah federal. Mereka lebih mementingkan imigran ilegal daripada rakyat Amerika yang bekerja keras,” tulis Johnson dalam unggahan di platform X.
Di sisi lain, Partai Demokrat menolak tudingan tersebut dan menyalahkan Partai Republik sebagai penguasa mayoritas di pemerintahan.
“Mari saya tegaskan: Partai Republik menguasai Gedung Putih, DPR, dan Senat. Ini adalah penutupan pemerintahan mereka,” ujar mantan Wakil Presiden Kamala Harris.
Shutdown pemerintah Amerika Serikat berarti sebagian besar lembaga federal akan menghentikan layanan mereka. Kantor pelayanan publik, museum, dan taman nasional akan ditutup sementara. Pegawai federal non-esensial juga akan dirumahkan tanpa menerima gaji sampai anggaran baru disepakati.
Penutupan pemerintahan ini terjadi tepat di akhir tahun fiskal 2025 yang berakhir pada 30 September. Tanpa adanya persetujuan anggaran baru dari Kongres, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk membiayai aktivitas operasionalnya.
Kebuntuan politik di Washington ini kembali menunjukkan tajamnya perpecahan antara Partai Republik dan Demokrat, sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi serta pelayanan publik di Amerika Serikat. (*)
