Eberita.com – Jambi, 26 Juni 2025 Narasi kota pintar yang selama ini digaungkan sebagai simbol kemajuan dan efisiensi, dinilai perlu ditinjau ulang secara kritis. Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Jambi mengingatkan bahwa di balik gencarnya transformasi digital dan adopsi kecerdasan buatan (AI), terdapat risiko besar terhadap keamanan ruang digital, etika teknologi, dan ketimpangan sosial yang justru dapat mengancam cita-cita kota berkelanjutan.
“Keamanan ruang digital bukan sekadar pelengkap, tapi prasyarat utama. Jangan sampai pembangunan digital malah menjadi ladang baru bagi pelanggaran privasi dan ketidakadilan digital,”tegas Khori Apri Sandi, mantan Kepala Bidang IT HmI Cabang Jambi.
Kota pintar, lanjut Khori, kerap dipromosikan sebagai solusi semua masalah perkotaan. Namun, di lapangan, minimnya regulasi etis dan lemahnya infrastruktur keamanan siber justru membuka peluang manipulasi data, pengawasan berlebihan, dan bias algoritma dalam sistem layanan publik.
Contohnya, penggunaan smart surveillance dan kamera pintar berbasis AI memang menjanjikan keamanan, tetapi tanpa transparansi dan partisipasi publik, sistem ini rawan disalahgunakan untuk pengawasan massal.
“AI tidak netral. Tanpa pengawasan ketat, algoritma bisa melanggengkan bias struktural dan meminggirkan kelompok rentan. Transformasi digital harus berpihak, bukan sekadar efisien,” tambahnya.
HMI juga menyoroti bahwa adopsi teknologi canggih seperti smart traffic dan chatbot pelayanan publik harus dibarengi dengan literasi digital masyarakat, perlindungan data pribadi yang kuat, dan regulasi etika AI yang mengikat. Jika tidak, kota pintar hanya akan jadi proyek elit yang mengabaikan hak-hak warganya.
Beberapa langkah strategis yang kini mulai diuji coba antara lain:
– Pemasangan smart surveillance di area publik.
– Sistem lalu lintas berbasis AI untuk mengurangi emisi.
– Platform digital partisipatif untuk mendengar suara warga.
– Pengembangan data center lokal untuk menjaga kedaulatan data.
Namun, semua inovasi itu tetap memerlukan pengawasan masyarakat sipil yang kuat agar tidak berubah menjadi alat kontrol yang membungkam hak warga kota.
Dalam konteks ini, HMI menyerukan agar narasi “smart city” tidak hanya dinilai dari aspek teknologi dan infrastruktur, tetapi juga dari keberpihakan sosial, keadilan akses, dan transparansi pengelolaan data. (glg)
