Ebrita.com – Proses mutasi dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjadi sorotan tajam publik setelah keputusan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) mendadak dibatalkan. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno, dari jabatan strategis sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Pembatalan ini bukan sekadar revisi administratif. Ia menyeret spekulasi luas di ruang publik mengenai campur tangan politik dalam tubuh militer, terutama dikaitkan dengan posisi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pasalnya, Letjen Kunto dikenal sebagai figur dengan reputasi solid di TNI dan berasal dari keluarga dengan sejarah panjang di militer. Sehingga, mutasi dari jabatan strategis ke posisi staf khusus dinilai sebagai langkah turun pangkat secara terselubung.
Polemik dimulai ketika Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan surat keputusan mutasi terhadap ratusan pati, termasuk Kunto Arief. Namun, hanya sehari berselang, keputusan tersebut diralat. Dalam surat baru yang diterbitkan, tujuh nama yang semula masuk daftar mutasi — termasuk Kunto — tidak lagi tercantum.
Langkah ini menimbulkan tanda tanya besar dan spekulasi kuat adanya tarik-menarik kepentingan antara kalangan militer dan elit politik. Isu “matahari kembar” yang sempat mencuat saat transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo kembali mengemuka. Banyak yang menilai pembatalan mutasi ini adalah sinyal pengaruh langsung Prabowo terhadap tubuh TNI, bahkan sebelum ia resmi dilantik sebagai presiden pada Oktober mendatang.
Namun, TNI melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Brigjen Kristomei Sianturi membantah keras adanya tekanan politik. Ia menegaskan bahwa ralat keputusan mutasi murni bersifat internal dan tidak ada intervensi dari luar.
“Mutasi ini tidak terkait dengan apa pun di luar dari organisasi TNI. Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebetulan organisasi di saat ini,” kata Kristomei kepada media pada Jumat (02/5/2025).
Ia juga membantah spekulasi yang mengaitkan pembatalan mutasi dengan posisi ayah Letjen Kunto, Try Sutrisno, yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri dan sempat mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orangtuanya Pak Kunto, enggak ya, tidak ada kaitannya,” tambahnya.
Kristomei menegaskan, keputusan tersebut telah melalui mekanisme resmi dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti), bukan keputusan sepihak atau berdasarkan pesanan pihak luar.
Namun, sejumlah pengamat politik tetap menilai ada jejak politik yang tak bisa diabaikan. Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menganggap bahwa pembatalan mutasi Kunto adalah pesan politik dari Prabowo Subianto bahwa ia kini memegang kendali atas dinamika kekuasaan, termasuk di lingkungan TNI.
“Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya,” ujar Jamiluddin kepada Kompas.com, Sabtu (3/5/2025). “Ini menunjukkan bahwa Prabowo sudah berperilaku sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diharapkan rakyat dari seorang pemimpin.”
Namun, di sisi lain, langkah ini menuai kritik dari kalangan lain yang menyoroti pentingnya netralitas militer. Politikus PDIP yang juga purnawirawan TNI menilai, pembatalan mutasi yang dilakukan secara tiba-tiba dan tidak konsisten justru merusak kepercayaan publik terhadap netralitas dan profesionalitas TNI.
“Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” ujarnya. Ia bahkan menyebut kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI patut dievaluasi.
“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” tegasnya.
Kisruh ini menyisakan sejumlah pertanyaan penting: Sejauh mana independensi TNI masih bisa dipertahankan di tengah peralihan kekuasaan? Apakah ini pertanda awal dari era baru militer di bawah bayang-bayang politik kekuasaan yang lebih besar?
Satu hal yang jelas, dinamika dalam tubuh TNI saat ini menjadi penanda penting bahwa transisi politik menuju pemerintahan baru tak hanya terjadi di ranah sipil, tetapi juga di jantung institusi militer negara.(Tim)
